Langsung ke konten utama

Budidaya Hukum Islam



Mengaplikasikan Hukum Islam di Indonesia
Di suatu pekerjaan di dunia ini pasti ada sangkutan nya dengan hukum,apalagi kita berdomisili di indonesia ini sangat kuat dengan aturan hukum,maka dari itu kita harus mengerti apasih pengertian hukum tersebut dan bagai mana sistem hukum itu berjalan.
Tapi sayang nya hukum islam di indonesia belum terlalu berlaku sacara murni dan all out,karena di sini kita harus bisa menghormati(take and give)yang mana kita bangsa indonesia satu bangsa satu bahasa satu suku dan satu nusa.
Tapi detik demi detik,waktu demi waktu,hari demi hari dan bulan demi bulan hukum islam mulai memasuki hukum yang berlaku di indonesia dan bagaimanapun hukum islam harus bisa menyeratakan hukum yang berlaku di indonesia.karena hukum islam itu sendiri sifat nya mencegah dan memberi batasan bagi barang siapa yang menjalankan perbuatan yang di larang oleh islam.


Komentar

  1. Unknown3 November 2015 pukul 19.41

    open your mind by islamic konwladge...and see how much you can take from this country....even its so hurt to know now..!!!
    #edisi memaknai Kompilasi Hukum Islam

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI OLEH MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) UNTUK DAPAT MENJAMIN KEADILAN DALAM HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN

Abstract Tulisan ini membahas penyelesaian sengketa medik melalui mediasi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) selama ini dianggap sebagai lembaga mediasi yang bisa menyelesaikan sengketa medik, tugas MKDKI sendiri adalah menindak  terjadinya praktik kedokteran yang tidak memenuhi standart yang ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum preskriptif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan perundang-undangan menjelaskan MKDKI bukan lembaga mediasi yang bisa menyelesaikan sengketa medis, justru hasil tugasnya yang mengawasi praktik kedokteran  menjadi bahan untuk dilakukannya penyelesaian sengketa medik secara...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Asas asas Perundang undangan di Indonesia

                                Dalam menyusun peraturan perundang-undangan banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya beragam pendapat itu mengarah pada substansi yang sama. Maka ada beberapa asas peraturan perundang-undangan yang kita kenal, diantaranya: 1.  Asas  lex superior derogat legi inferior ; 2.  Asas  lex specialis derogat legi generalis ; 3.  Asas  lex posterior derogat legi priori ; 4.  Asas undang-undang tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif) / Asas Legalitas Asas lex superior derogat legi inferior  yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah ( asas hierark i), Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas dalam benak kita menganai Teori Stuffen Bow karya Hans Kelsen (selanjutnya disebut sebagai ”Teori Aquo”)....
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Dokter Layanan Primer

1.           Dalam undang-undang praktik kedokteran yang digunakan adalah istilah dokter dan dokter gigi. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan . (Pasal 1) Dalam undang-undang kesehatan yang digunakan adalah istilah dokter dan dokter gigi. Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan . (Penjelasan Pasal 108 ayat (1) Dalam undang-undang rumah sakit yang digunakan adalah istilah dokter dan dokte...
Posting Komentar
Baca selengkapnya